Tvtogel — Polda Metro Jaya telah menetapkan jadwal untuk menggelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Rencananya, gelar perkara ini akan dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025, mulai pukul 10.00 WIB.
Atas Permintaan Tersangka
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa agenda gelar perkara khusus ini digelar atas permintaan dari tersangka, Roy Suryo, beserta rekan-rekannya. Permintaan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak penyidik setelah sebelumnya sempat diajukan.
Melibatkan Pihak Internal dan Eksternal
Budi Hermanto menegaskan bahwa proses gelar perkara ini tidak hanya akan melibatkan unsur internal Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tetapi juga mengundang lembaga eksternal. Dari internal Polri, yang dijadwalkan hadir adalah perwakilan dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Divisi Hukum (Divkum).
Sementara itu, dari pihak eksternal, undangan telah disampaikan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan dapat menjamin transparansi dan objektivitas dalam proses pemeriksaan berkas perkara.
Latar Belakang Pengajuan Gelar Perkara
Sebelumnya, tim kuasa hukum Roy Suryo telah mengajukan permohonan untuk menggelar perkara khusus ini. Menurut pengacara Ahmad Khozinudin, permohonan pertama kali diajukan ke Biro Wasidik Polda Metro Jaya pada 21 Juli 2025, namun belum mendapat tindak lanjut yang konkret.
Khozinudin menyatakan bahwa baru belakangan ini penyidik memberikan sinyal agar permohonan tersebut diajukan kembali. Hal inilah yang mendasari penyerahan ulang permohonan gelar perkara khusus kepada Biro Wasidik Polda Metro Jaya pada akhir November 2025, yang akhirnya berujung pada penjadwalan resmi untuk bulan Desember.
Gelar perkara merupakan tahapan dalam proses penyidikan di mana berkas perkara dibahas secara mendalam untuk menentukan kelengkapan dan arah penyidikan selanjutnya, sebelum berkas dilimpahkan ke penuntut umum.
