JAKARTA – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa dirinya siap kapan saja dievaluasi setelah peristiwa banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus menanggapi komentar Komisi IV DPR yang menyoroti adanya menteri di Filipina yang memilih mundur karena dianggap gagal menangani banjir.
Menurut Raja Juli, jabatan dan kewenangan bukanlah sesuatu yang mutlak milik manusia.
“Saya percaya, segala bentuk kekuasaan itu milik Allah. Presiden punya hak penuh untuk menentukan, dan saya siap bila harus dievaluasi,” ujar Raja Juli seusai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menghapus komentar warganet di media sosialnya. Baginya, kritik—sekeras apa pun—merupakan bentuk aspirasi dan ekspresi harapan.
“Komentar netizen tidak pernah saya hapus. Itu bagian dari aspirasi, kadang kemarahan, tapi juga ekspektasi mereka,” tuturnya.
Karena itulah, Raja Juli tidak keberatan jika posisinya dievaluasi. Ia menegaskan bahwa fokus utamanya hanyalah bekerja sebaik mungkin.
“Silakan saja, saya hanya bertanggung jawab bekerja maksimal. Sisanya, itu wewenang Presiden,” lanjutnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR, Rahmat Saleh, menyinggung contoh dari Filipina, di mana dua menteri kabinet Presiden Ferdinand Marcos Jr. memilih mengundurkan diri setelah dinilai gagal menangani bencana banjir. Rahmat menilai langkah tersebut bisa menjadi cermin bagi pejabat Indonesia.
“Saya baca pada 18 November kemarin, di Filipina dua menterinya mundur karena merasa tidak sanggup mengatasi banjir. Menurut saya, itu sikap gentleman,” kata Rahmat.
Sumber : tokopedia99.id
